Dana Cepat Jaminan Bpkb

Proses 1 Hari Cair

Wa/Call 

081911795511

Gadai Sakti Jaminan Bpkb Motor

Butuh Dana Cepat Dengan Jaminan Bpkb Motor..

Kami solusi nya..

✅Motor mulai th 2013

✅Terdaftar di OJK

✅Dibantu sampai ACC

✅Plafond sampai 90% dari OTR

✅Pajak mati bisa proses

✅Plat luar kota bisa proses

✅Proses cepat dan mudah

✅Terima utuh tanpa potongan

✅Pencairan tunai dan transfer

✅Cover area Semarang dan Jateng

✅Pembayaran bisa di Indomaret, alfamart dan kantorpos.

Klik 👇👇

Wa.me/+6281911795511

Gadai Sakti Nusantara

Gadai BPKB yuk.. !!

✅Motor mulai th 2013
✅Terdaftar di OJK
✅Dibantu sampai ACC
✅Plafond sampai 90% dari OTR
✅Pajak mati bisa proses
✅Plat luar kota bisa proses
✅Proses cepat dan mudah
✅Terima utuh tanpa potongan
✅Pencairan tunai dan transfer
✅Cover area Semarang dan Jateng
✅Pembayaran bisa di Indomaret, alfamart dan kantorpos.

Klik 👇👇

Wa.me/+6281911795511

Gadai Bpkb

Gadai BPKB yuk.. !!

✅Motor mulai th 2013

✅Terdaftar di OJK

✅Dibantu sampai ACC

✅Plafond sampai 90% dari OTR

✅Pajak mati bisa proses

✅Plat luar kota bisa proses

✅Proses cepat dan mudah

✅Terima utuh tanpa potongan

✅Pencairan tunai dan transfer

✅Cover area Semarang dan Jateng

✅Pembayaran bisa di Indomaret, alfamart dan kantorpos.

Klik 👇👇

Wa.me/+6281911795511

Cara Mengurus BPKB Hilang

Cara Mengurus BPKB Hilang, Biaya, dan Dokumen yang Diperlukan

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) termasuk dokumen penting. Jika BPKB hilang anda perlu mengurus perizinan. Berikut cara mengurus BPKB yang hilang dari persyaratan sampai biaya.

BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor adalah dokumen penting untuk mengurus kepemilikan kendaraan motor dan mobil. BPKB dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan menjadi bukti sah pemilik kendaraan bermotor.

BPKB dibutuhkan untuk pembayaran pajak kendaraan selama setahun atau lima tahun. Selain BPKB ada (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang menjadi bukti berisi nomor registrasi dan identifikasi kendaraan.

Mengutip dari bphn.go.id, fungsi BPKB yaitu:

1. BPKB menjadi tanda pengenal kendaraan motor dan mobil, baik yang masih aktif atau sudah rusak
2. BPKB menjadi surat berharga dan dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman
3. Kendaraan BPKB dapat meningkatkan nilai jual kendaraan bermotor karena kendaraan yang tidak dilengkapi BPKB bisa turun drastis nilai jualnya
4. BPKB bisa digunakan untuk memantau jumlah kendaraan bermoto dan pemasukan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari kendaraan
5. BPKB menjadi resgitrasi kendaraan yang digunakan untuk menyelidiki kasus kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan

Jika BPKB hilang atau rusak maka pemilik kendaraan bisa mengajukan permohonan penggantian. Anda perlu mengurus dokumen persyaratan dan mengikuti prosedur yg ada. 

Biaya Pengurusan BPKB Hilang

Berdasarkan peraturan pemerintah RI No 76 tahun 2020, ada biaya yang harus dibayar untuk penerbitan BPKB. Berikut rincian biayanya:

1. BPKB untuk kendaraan bermotor roda 2 atau 3 sebesar Rp225 ribu per penerbitan. Tarif sama untuk penerbitan BPKB baru, dan ganti kepemilikan.

2. BPKB untuk kendaraan roda 4 atau lebih biaya Rp375 ribu per penerbitan. Tarif sama untuk penerbitan BPKB baru, dan ganti kepemilikan.

Syarat Mengurus BPKB Hilang

Ada beberapa persyaratan untuk pembuatan PBKB yang hilang. Siapkan dokumen ini untuk mengurus:

1. Foto copy KTP atau SIM.
2. Foto copy STNK.
3. Surat keterangan kehilangan BPKB dari kepolisian (Polsek atau Polres setempat).
4. Hasil cek fisik kendaraan sebanyak 2 lembar.
5. Surat keterangan bank pemerintah (1 lembar) dan surat keterangan bank swasta (2 lembar).
6. Pemberitaan di surat kabar 3x terbit (di kliping).
7. Surat keterangan radio.
8. Surat keterangan Reskrim.
9. Surat pernyataan materai Rp6.000

Cara Mengurus BPKB Hilang

Ada beberapa tahapan untuk mengurus BPKB yang hilang atau rusak, berikut caranya:

1. Membuat surat laporan kehilangan

Pertama, Anda harus membuat surat laporan kehilangan di kepolisian. Datangi kantor polisi terdekat seperti Polsek atau Polres. Di laporan tersebut tertulis BPKB pemilik hilang. Petugas kepolisian akan membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

2. Siapkan KTP atau SIM

Petugas akan mencatat identitas dari KTP atau SIM. Kemudian Anda harus menjelaskan kronologis kehilangan BPKB pada petugas. Setelah surat selesai dibuat, Anda wajib menandatangani surat tersebut. Baca terlebih dahulu surat laporan kehilangan sebelum ditandatangani.

3. Berita acara singkat dari Reskrim

Setelah itu, membuat laporan kehilangan di bagian berita acara. Di sini akan membutuhkan tanda tangan untuk surat keterangan.

4. Setelah surat laporan kehilangan dan keterangan dari reserse, kemudian anda membuat surat pernyataan kehilangan BPKB. Surat pernyataan ini diberi materai Rp 10.000 dan ditandatangani pemilik.

5. Berita kehilangan

Sertakan bukti berita kehilangan BPKB pada 2 media massa cetak yang berbeda atau melampirkan kuitansi dan kliping iklan.

6. Surat keterangan dari pihak Bank

Sertakan surat keterangan dari pihak bank bahwa BPKB tidak dalam status jaminan bank atau agunan. Jika di wilayah itu terdapat lebih dari 2 bank.

7. STNK Asli dan fotocopy 

Berikan STNK asli dan fotokopi STNK pada petugas. Sertakan catatan atau laporan pajak yang berlaku.

8. Fotocopy BPKB lama

Sertakan fotokopi BPKB lama minimal tahu nomernya. Sertakan fotokopi Akte/SIUP/SITU perusahaan jika kendaraan bermotor atas nama perusahaan. Kemudian cek fisik dilegalisir dan tanda periksa kendaraan.

     

MENGAPA BAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR??

Sudahkah anda membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)? Karena pembayarannya tidak dilakukan setiap hari, seringkali kita teringat untuk membayar di menit-menit terakhir. Meskipun membayar pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara, masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang alasan mengapa kita harus membayar PKB dan penggunaan dana dari PKB di Indonesia ini.

Sebelum membahas tentang mengapa kita harus membayar PKB, mari kita bahas pengertian dari PKB ini. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Obyek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, baik yang dioperasikan di darat ataupun di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Lalu PKB yang kita bayarkan ini dialokasikan kemana? PKB merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah. Ada lima manfaat PKB bagi daerah, lima manfaat tersebut adalah :

1. Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
2. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
4. Membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Sesuai dengan amanat UU PDRD, paling sedikit 10 persen dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Selain itu, sebagian dari pajak kendaraan tersebut juga dialokasikan pada pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas baik darat, laut, udara, kereta api dan lalu lintas jalan.

PELAYANAN MENGURUS SKCK

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (disingkat SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. (Vide Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014)

SKCK memiliki masa berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang oleh yang bersangkutan.

PERSYARATAN PENGURUSAN SKCK

1. Persyaratan penerbitan SKCK baru

• • FC. KTP Dengan menunjukkan KTP asli sebanyak 1 lembar.
  • FC. Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar.
  • FC. Akte Lahir / Surat Lahir / Ijazah terakhir sebanyak 1 lembar.
  • Pas Foto ukuran 4×6 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang merah.
  • Rekomendasi dari Polsek setempat untuk keperluan mendaftar TNI/POLRI/Pejabat Publik

2. Persyaratan penerbitan perpanjangan SKCK

• •  Fc. SKCK lama
  • Fc. KTP
  • Pas Foto Ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah.

TATA CARA PENGURUSAN SKCK

1. Menerima berkas permohonan penerbitan SKCK dari Pemohon.
2. Meneliti kelangkapan dan keabsahan berkas permohonan SKCK dari pemohon.
3. Memberikan penjelasan pada pemohon bila berkas permohonan belum lengkap dan kepada pemohon diminta untuk melengkapinya.
4. Memberikan blanko pernyataan dan blanko sidik jari untuk diisi oleh pemohon.
5. Meneliti kelengkapan data isian dan memeberikan penjelasan kepada pemohon bila kurang lengkap dan agar melengkapinya.
6. Memintaka rumus sidik jari pemohon kepada Unit Identifikasi.
7. Melakukan pencatatan pada buku agenda pengeluaran SKCK dan Pengetikan SKCK pemohon.
8. Mengajukan kepada Kasat Intelkam untuk ditanda tangani
9. Menyelasaikan administrasi lain seperti penempelan foto, pemberian cap dinas dan tanda tangan pemohon.C

SKCK ONLINE

1. Dalam rangka pelayanan yang lebih baik, Polri telah menyediakan fasilitas pendaftaran permohonan SKCK secara online,dengan cara mengunggah (upload) dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai dengan urutan.
2. Informasi lebih lanjut silahkan klik di : https://skck.polri.go.id/

BIAYA PEMBUATAN SKCK

Dasar :UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

• UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
• PP RI No. 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri
• Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010
• PP RI No. 60 Tahun 2016 tentang PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

Biaya pembuatan SKCK adalah Rp. 30.000 (tigapuluh ribu rupiah).
Biaya tersebut disetorkan kepada petugas Polri ditempat

Sumber

https://restabessmg.jateng.polri.go.id/pelayanan-skck/